DENPASAR, MENITINI.COM
Lima anak Flores Timur (Flotim) yang tak jadi magang dalam program “Selamatkan Anak Muda Flotim” kini berkicau lagi. Padahal mereka sudah berdialog dengan Bupati Flotim, Antonius Gege Hadjon di salah satu rumah makan di Sanur, Kamis (17/9/2020).
Kicauan mereka kali ini yakni membantah pernyataan Direktur LPK Darma, Dede Haryadi di media online lokal yang menyebutkan biaya dan fasilitas mereka selama tinggal di Bali mewah.
Laurensius Diaz Riberu mengatakan, apa yang disampaikan oleh Dede Haryadi bahwa bantuan biaya dari LPK Darma dan Bupati Flotim Hadjon adalah tidak benar. “Kenyataan kami dibebani hutang di BRI Cabang Larantuka dan Bank Fajar di Bali,” kata Laurensius Diaz, Minggu (27/9/2020)
Laurensius Diaz kembali menceritakan, dirinya bersama puluhan anak mengikuti program magang di Jepang dan kuliah sambil kerja di Taiwan. Tiba di Bali bulan September 2018 dan beberapa kali pindah tempat tinggal. Pertama kali tiba di Bali, ditempatkan di asrama di daerah Tabanan. Setelah itu, beberapa minggu pindah tinggal di Hotel Viking 2, di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dengan kondisi yang makin memprihatinkan karena air mandi dan minum saja sangat sulit, sebelum dipindahkan ke Asrama Stikom di Jalan Kebo Iwo, Denpasar.
Ia menambahkan, 26 Desember 2019, mereka dipindahkan ke asrama Stikom di jalan Mahendradata, Denpasar. “Kami, laki – laki dan perempuan tinggal di lantai tiga dengan kamar berdampingan tanpa pintu. Pintu kamar diganti dengan tirai kain. Yang lebih menyakitkan lagi Kamar mandi hanya ada satu. Cuci pakaian, cuci beras maupun piring dan gelas, hingga buang hajat kami lakukan di kamar mandi yang sama,” ujarnya sembari menjelaskan hanya dikasih kasur berupa spon tipis bekas pakai. Tidak ada sprei dan sarung bantal. “Jadi mewahnya dimana?” tanya Laurensius Diaz yang diamini empat temannya, Emanuel Teli Kedang, Hermanus Woka Hera, Servasius Yubelium Bilib dan Magdalena Junita Letor.
“Kami punya bukti, foto dan video kondisi asrama yang kami tinggal. Sprei dan sarung bantal baru itu dipasang ketika datang utusan bupati dan perwakilan orang tua,” tambah Servasius.
Ditanya soal bantuan biaya dari bupati dan LPK Darma, Emanuel Teli Kedang mengatakan, tidak ada bantuan. “Tidak ada itu bantuan biaya dari bupati atau pemerintah. Yang ada, bupati memberikan jaminan di Bank BRI agar orang tua diberi pinjaman. Kalau ada bantuan bupati seperti yang dikatakan Pa Dede Haryadi berarti bupati bohong,” kata Emanuel.
Menurut Emanuel, setelah dinyatakan lulus saat menjalani tes di Larantuka, pihak LPK Darma yang diwakili oleh Rahman Sabon Nama, membawa orang tua anak anak yang lulus ke Bank BRI membuka pinjaman.
Setelah pinjaman cair dan masuk ke rekening orang tua, pinjaman tersebut langsung dipindah bukukan ke rekening LPK Darma.
“Tidak hanya itu, setelah tiba di Bali dan dinyatakan lulus ke Jepang atau Taiwan, dan akan dipastikan segera berangkat, kami dibawa ke Bank Fajar untuk membuka pinjaman. Ternyata tidak juga berangkat. Setelah itu, pihak LPK Darma memberi opsi lain, yakni negara tujuan Turki, Polandia dan Australia ,” kata Emanuel.
Ditambahkan Magdalena Letor, setelah pinjaman di Bank Fajar cair, uang tersebut langsung diserahkan ke LPK Darma. “Ada kwintansi penyerahan uang tersebut ke LPK Darma. Ketika tanda tangan pinjaman di Bank Fajar, kami disuruh menjiplak tanda tangan orang tua. Ini sudah kami sampaikan ke Pak Bupati Anton Hadjon ketika beberapa hari lalu bertemu kami,” jelas Magdalena.
Sementara itu, Laurensius Riberu menambahkan, dirinya juga pinjam uang di Bank Fajar. “Saya pinjam di Bank Fajar setelah dikatakan lulus magang di Taiwan. Setelah itu tidak jadi berangkat, padahal dijanjikan dalam satu dua hari sudah berangkat. Ternyata, itu cuma janji,” jelas, Nello, sapaan akrab Laurensius.
“Ada bukti kwitansi yang diberikan pihak LPK Darma untuk ke Taiwan. Kwitansi uang muka dan pelunasan biaya kuliah di Taiwan dan juga biaya hidup selama dua bulan awal di Taiwan,” lanjutnya.
Setelah beberapa lama tidak ada kepastian, dirinya bersama teman – teman yang lain ditawarkan ke negara Turki, Polandia dan Australia. “Teman – teman yang mau ke Turki, bulan Pebruari 2020 lalu di bawa ke Bank Fajar untuk pinjam uang. Sementara saya dan beberapa teman lainnya memilih ke Polandia,” jelas Nello.
Menurut Nello, untuk ke Polandia mereka kemudian dikursuskan dengan biaya Rp5.500.000 per orang. “Kami ada lima orang. Pa Rahman kemudian membayar DP Rp500 ribu per orang. Setelah beberapa hari kursus, kami diminta melunasi biaya kursus dan pelatihan. Saya menghubungi Pak Rahman, dan katanya, dia sudah di bank dan mau transfer. Keesokan harinya, kami tidak dijinkan ikut pelatihan karena belum ada pelunasan. Saya hubungi Pak Rahman, sudah tidak bisa,” jelas Nello.
Bahkan menurut Nello, rencana keberangkatan dirinya ke Polandia dan beberapa teman ke Turki itu melalui agen pengiriman TKI bukan LPK Darma. “Tidak ada surat persetujuan dari orang tua yang diketahui lurah dari kelurahan asal kami untuk diberangkatkan ke negara lain selain Taiwan dan Jepang,”kata Nello.
Bahkan menurut Nello saat interview visa di Jakarta dan Surabaya, oknum LPK Darma dan oknum LPK Inovasi meminta kalau ditanya soal berapa besar gaji orangtua kalian silahkan jawab diatas 10 juta rupiah. “Padahal orantua, untuk biaya hidup sehari hari saja setengah mati. Apakah ini bukan bagian dari menipu?” tanya Nello.
Magdalena menambahkan, mereka yang akan diberangkatkan ke Turki, pernah diminta untuk minta surat persetujuan dari orang tua. “Kami diminta kirim surat persetujuan untuk ditandatangani orang tua, tetapi belum kami kirim. Dua hari kemudian, kami dipanggil dan dijelaskan, berkas sudah lengkap. Ketika saya lihat, sudah ada surat persetujuan orang tua, mengetahui lurah lengkap dengan stempel kelurahan,” katanya
Tidak hanya itu, rekening koran orang tua anak – anak ini memiliki saldo Rp50 juta. Rekening koran ini sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan visa.
Ternyata, saldo di rekening koran ini hanya akal – akalan. Pasalnya, pihak LPK Darma menyetor uang ke rekening orang tua dari anak – anak yang dijanjikan berangkat ke luar negeri kemudian di-print atau dicetak rekening korannya. Setelah rekening koran dicetak, uang tersebut ditarik lagi.
Seperti diberitakan pontas.id, Jumad (25/9/2020) Dede Haryadhy mengaku bingung dan heran dengan tuduhan yang tidak jelas. Selama ini pihaknya selaku lembaga pelatihan sudah memberikan dan menyiapkan kebutuhan para calon peserta.
Menutup kekurangan biaya mereka agar bisa terbang ke Jepang atau Taiwan dan menempatkan mereka di tiga asrama terbaik.
“Saya selaku pemimpin di LPK Darma merasa heran dan merasa aneh. Nipunya dimana gitu kan? Kemudian menelantarkan anaknya dimana? Dibilang nipu, orang kita dan Pak Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon yang menutupi kekurangan biaya mereka. Lalu menelantarkan anaknya dimana?” tegas Dede
Ia mengungkapkan, pihak LPK Darma sudah memberikan fasilitas penginapan bagi calon peserta melalui tiga asrama yang cukup mewah dan berada di Jalan Kebo Iwa, Mahendratdatta dan Batanghari di Bali.
“Jadi dimana menelantarkan. Tiga asrama yang semuanya menurut ukuran kami lebih daripada cukup dan mewah. Bahkan dulu ketika mereka baru masuk, seprei, bantal kasur kita berikan. Saya cukup heran dan bingung jika ada para pihak yang menyebutkan LPK Darma menipu, membohongi dan menelantarkan. Tolong tunjukkan dimana menipu dan membohonginya biar jelas,” tegas Dede. poll
