BADUNG, MENITINI.COM – Di tengah aksi mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja APS Denpasar, pihak Angkasa Pura Support mengeluarkan lowongan pekerjaan (loker) untuk posisi Aviobridge dan Aviation Security dengan penempatan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Informasi tersebut diumumkan pada story akun official instagram Angkasa Pura Support pada Senin (19/8/2024) malam.
Kondisi itu mendapatkan tanggapan dari Kepala Disperinaker Badung dan Ketua DPRD Badung.
Mereka menyayangkan dan mengimbau agar pihak terkait menyelesaikan dulu permasalahan yang terjadi, bukan justru memancing reaksi yang dapat menimbulkan masalah lain.
Disperinaker sendiri berencana memanggil kembali pihak APS agar mengklarifikasi hal tersebut. Apabila tetap tidak menemukan titik temu, DPRD Badung siap turun tangan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung, I Putu Eka Merthawan, menyayangkan pengumuman dua lowongan pekerjaan oleh PT Angkasa Pura Supports untuk posisi Aviation Security dan Aviobridge yang dirilis dalam bentuk flyer bertajuk 'We Are Hiring'.
Ia menyatakan keprihatinannya atas dirilisnya informasi lowongan pekerjaan tersebut di tengah aksi mogok kerja yang sedang berlangsung oleh ratusan pekerja PT Angkasa Pura Supports.
Menurutnya, penerbitan lowongan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan pekerja yang melaksanakan mogok kerja.
Sebagai pembina ketenagakerjaan di Kabupaten Badung sebagaimana Permenaker Nomor 17 Tahun 2014, Disperinaker mengimbau PT Angkasa Pura Support untuk menahan diri dengan menunda sementara penerbitan lowongan tersebut, sambil menunggu momentum yang tepat dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.
“Bandara ini kan obyek vital, adi mohon menahan diri. Sebaiknya tunda dahulu penerbitan lowongan itu sambil menunggu momentum yang tepat,” tegasnya.
Disperinaker sebagai perpanjangan Bupati Badung tetap akan berada di tengah-tengah dengan memihak hukum yang berlaku. Saat ini, masalah mogok kerja tersebut dipandang masih merupakan masalah internal perusahaan.
Ia mengimbau agar masalah itu dapat diselesaikan terlebih dahulu di internal, sesuai aturan berlaku.
Sementara terkait dengan loker yang diterbitkan, ia mengaku akan segera menyurati pihak perusahaan agar memberikan klarifikasi tertulis.
“Surat kami ini tidak akan menyentuh soal redaksi SK yang dipermasalahkan oleh para pekerja dan berujung pada aksi mogok kerja. Tetapi khusus berkenaan dengan dibukanya lowongan kerja baru, di tengah para pekerja yang sedang melakukan mogok kerja," bebernya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Sementara DPRD Badung, Putu Parwata. Ia mengaku menyayangkan dan prihatin atas permasalahan yang terjadi antara pihak APS dengan karyawannya sendiri. Belum selesai masalah itu ditangani, pihak APS justru mengeluarkan informasi lowongan pekerjaan yang akan ditempatkan di Bandara Ngurah Rai.
Ia berharap masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tanpa adanya salah satu pihak dirugikan. Ia mendorong Disnaker Badung untuk kembali melakukan pertemuan dengan pihak terkait, agar ada solusi bersama antara karyawan dan pihak APS.
"Ini harus terus di mediasi dengan itikad baik semua pihak, sampai masalah ini tuntas dan ada solusi. Kedepankan musyawarah bersama, jangan kepentingan satu kelompok," sebutnya.
Ia berharap melalui pertemuan kembali, ada solusi terbaik yang dapat diperoleh kedua belah pihak. Hal-hal yang dapat memperkeruh suasana juga agar dapat diredam, agar jangan sampai masalah itu menjadi berlarut.
Saat ini pihaknya mengaku akan memberikan ruang kepada Disnaker untuk kembali melakukan mediasi dan musyawarah dengan kedua belah pihak. "Saya berikan dulu kesempatan kepada dinas terkait untuk kembali memanggil pihak terkait. Tapi kalau tidak bisa, mau tidak mau kita akan turun tangan dan memanggil pihak terkait," tegasnya. (*)
- Editor: Daton
