DENPASAR, MENITINI.COM-Pemprov Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan mall pelayanan publik (MPP) yang cukup menonjol. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai menghadiri acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik yang dirangkai dengan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlangsung di Istana Wakil Presiden RI Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022) kemarin. Pencanangan reformasi birokrasi tematik dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin.
Menurut Cok Ace, Wapres Ma’ruf Amin memberi penekanan pada pentingnya keberadaan MPP yang saat ini telah berjumlah 103 dan tersebar di kabupaten/kota. “Bali termasuk salah satu provinsi yang sudah menerapkan MPP. Sebab, keberadaan MPP di Bali cukup menonjol dan ini menggambarkan komitmen semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya Selasa (6/12/2022).
Saat ini di seluruh Indonesia baru ada 103 MPP yang tersebar di provinsi dan kabupaten. Bali termasuk salah satu di dalamnya yang sudah menerapkannya. Banyak kabupaten di Bali yang sudah menerapkan MPP terutama di Kota Denpasar. Ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antar sektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan lima point penting kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik semakin meningkat. Pertama, Kementerian PANRB diminta segera merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital. Kedua, Wapres mendorong Kementerian Investasi menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Berikutnya, Wapres menekankan pentingnya pemberian tambahan anggaran bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. “Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.
Arahan lainnya, para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun. “Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN diminga segera menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah. Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya.
Berkenaan dengan Program RB Tematik, Wapres menyampaikan bahwa program ini perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional. Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain, serta seluruh Pemerintah Daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik.
Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pencanangan Program RB Tematik merupakan upaya menjadikan birokrasi mampu menjawab dan menyelesaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual Presiden. RB saat ini secara umum berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan birokrasi, ke depan akan ditambah dengan fokus isu-isu program pemerintah atau problem hilir. M-006
