BADUNG,MENITINI.COM-Setelah Festival Lomba Ogoh-Ogoh Kabupaten Badung 2025 menuai berbagai keluhan, Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama Dinas Kebudayaan setempat pada Selasa (18/3/2025). Acara yang berlangsung di Puspem Badung pada 15-16 Maret 2025 tersebut mendapat sorotan terkait berbagai permasalahan, mulai dari kurangnya fasilitas tenda, lonjakan penonton yang menyebabkan kemacetan, hingga kontroversi dalam hasil penjurian.
Evaluasi dan Permintaan Maaf dari Dinas Kebudayaan
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, dan dihadiri oleh anggota dewan lainnya, seperti Nyoman Dirga Yusa dan I Gede Suraharja. Turut hadir Kepala Dinas Kebudayaan Badung, I Gede Eka Sudarwitha, beserta jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut, I Gede Eka Sudarwitha menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kendala yang terjadi selama pelaksanaan Festival Bhandana Bhuhkala 2025. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas festival di tahun mendatang. Salah satu perbaikan utama yang akan dilakukan adalah perubahan sistem penilaian lomba ogoh-ogoh dan fragmen seni.
“Ke depan, kami akan memisahkan sistem penilaian antara ogoh-ogoh dan fragmen agar lebih adil dan transparan,” ujarnya.
DPRD Dorong Perbaikan dan Tambahan Anggaran
Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, menyatakan bahwa pihaknya tetap mengapresiasi terselenggaranya festival ini sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi agar festival berikutnya berjalan lebih baik.
“Kami mendukung agar festival tetap digelar di Puspem Badung karena memiliki nilai strategis dalam melestarikan budaya dan memperkuat semangat kebersamaan. Namun, Dinas Kebudayaan harus memperbaiki berbagai kekurangan, termasuk sistem penjurian yang sempat mengalami perubahan dari 60:40 menjadi 53:47, yang menimbulkan kebingungan di kalangan peserta dan penonton,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kendala teknis lainnya, seperti pengawalan ogoh-ogoh yang memakan waktu hingga 12 jam dari banjar ke lokasi festival. Untuk itu, mereka meminta pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengawalan resmi guna menghindari kendala di perjalanan.
“Kami ingin agar pemerintah memfasilitasi pengawalan ogoh-ogoh demi kelancaran dan keamanan pelaksanaan festival di tahun mendatang,” tambah Graha Wicaksana.
Fokus pada Infrastruktur dan Kenyamanan Peserta
Selain masalah pengawalan, aspek fasilitas juga menjadi perhatian utama. DPRD meminta agar tenda yang digunakan tahun depan diganti dengan bahan yang lebih tahan cuaca, seperti rejing. Mereka juga mendorong peningkatan anggaran festival agar tidak hanya fokus pada pertunjukan seni, tetapi juga pada aspek pendukung lainnya, seperti pengamanan, pengawalan ogoh-ogoh, dan infrastruktur bagi peserta dan penonton.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Festival Lomba Ogoh-Ogoh Badung 2026 dapat berlangsung lebih baik, memberikan kenyamanan bagi peserta maupun masyarakat, serta semakin memperkuat tradisi budaya di Kabupaten Badung.
