NUSA DUA,MENITINI.COM-Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, menyatakan akan protes keras di sidang KTTG-20 soal harga karbon di Indonesia. Ia menyebut jika banyak negara maju di dunia terutama anggota KTTG-20 tidak adil dalam investasi karbon dan harganya.
“Masa harga karbon Indonesia dijual murah, hutan kita banyak, mangrov kita luas. Tetapi harga karbon untuk Indonesia murah meriah. Kami akan ngotot dan protes supaya harga karbon itu setara dengan negara-negara lainnya di dunia. Kalaupun ada perbedaan rentangnya tipis, jangan terlalu jauh murah di bawah sekali,” ujarnya.
Dan yang lebih mengerikan adalah pasar karbon dari Indonesia tidak dijual oleh Indonesia tetapi oleh negara lain. “Menurut saya ini sangat tidak fair. Makanya di pertemuan tingkat menteri baru-baru ini tidak ada kesepakatan apa apa soal harga karbon Indonesia. Silahkan didiskusikan di pertemuan tingkat tinggi nanti. Tetapi sikap Indonesia tetap sama, menolak harga karbon Indonesia yang dijual murah,” ujarnya. Selain itu, investasi di bidang karbon tidak merata di negara maju terutama Eropa dan Amerika, investasi besar sekali. Padahal mereka sudah tidak ada hutan, tidak ada mangrov. Sebaliknya Indonesia yang masih menjadi paru-paru dunia investasinya murah. “Kita disuruh tanam pohon, lestarikan hutan, sulam mangrove, tanam terumbu karang dan sebagainya. Tetapi hasilnya dihargai murah. Logikan ini harus dibalik atau disamakan saja nilai investasi,” ujarnya. Artinya, harga karbon murah untuk Indonesia itu sangat tidak fair. Invetasi karbon tidak merata. Outputnya tidak sebanding. “Jangan sampai ada negara negara yang menguasai negara lain, ada standar ganda. Jadi tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tingkat menteri. Silahkan didiskusikan di tingkat presiden di KTT G-20. Tapi sikap Indonesia akan tetap sama. Tolak harga karbon murah Indonesia,” ujarnya.
Sekalipun harga karbon tidak ada kesepakatan namun beberapa point’ lainnya sudah ada kesepakatan di pertemuan tingkat menteri. Salah satunya adalah hilirisasi pengusaha lokal. Tidak semua negara setuju soal hilirisasi. Lalu kolaborasi dengan UMKM yang diserahkan kepada pasar juga terjadi perdebatan sengit. Sebab kalau semua diserahkan kepada pasar maka tidak ada sama sekali peran negara dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Negara harus melindungi rakyatnya dari ancaman pasar global karena akan terjadi persaingan dan hukum pasar berlaku. “Terjadi perdebatan sengit karena tidak semua negara setuju. Namun kita memberikan pemahaman yang dalam sehingga akhirnya semua setuju,” ujanya. (M-006)
