Poin ke-27 juga masih dalam cakupan digital, namun arahnya terhadap dukungan para pemimpin negara untuk mengimplementasikan G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments sebagai upaya untuk mendorong pengembangan sistem pembayaran lintas batas. Poin ke-28 juga terkait digitalisasi sistem keuangan yang lebih condong pada inklusi keuangan.
Barulah pada poin ke-29 hingga ke-35 mereka menyepakati penggunaan instrumen kebijakan negara, khususnya di sektor moneter dan fiskal untuk mendukung ambisi kolektif pemulihan bersama dan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Misalnya, dengan memastikan respons kebijakan fiskal tetap cekatan dan fleksibel mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kebijakan makroprudensial juga mereka pastikan akan terus dimanfaatkan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko sistemik dari kondisi keuangan yang semakin ketat. Bank sentral negara-negara G20 juga dipastikan para pemimpin negaranya akan terus berkomitmen menjaga stabilitas harga.
“Independensi bank sentral sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan mendukung kredibilitas kebijakan moneter,” ujar para pemimpin negara-negara anggota G20.
Dari sisi pajak, disepakati banyak dukungan terhadap penerapan standar transparansi pajak secara internasional. Sedangkan untuk ketahanan arsitektur finansial secara luas, mereka mendukung arus aliran modal yang berkelanjutan hingga pengembangan local currency capital markets. Tak terkecuali pengembangan Central Bank Digital Currency.
Pada poin ke-36 dan ke-37 mereka sepakat untuk memperkuat peranan WTO untuk menjaga sistem perdagangan multilateral (MTS) yang berbasis aturan, tidak diskriminatif, bebas, adil, terbuka, inklusif, adil, berkelanjutan, dan transparan.
Untuk cakupan penguatan investasi yang inklusif, mudah diakses, hingga terjaga ketersediaannya bagi semua pihak mereka sepakati pada poin ke-38 deklarasi. Salah satunya dengan mendukung secara sukarela dan tidak mengikat terhadap G20/GI Hub Framework on How to Best Leverage Private Sector Participation to Scale Up Sustainable Infrastructure Investment.
Poin deklarasi ke-39 hingga 41 mereka fokuskan untuk memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan yang inklusif, termasuk pekerja migran, dengan mengembangkan kapasitas manusia. Dilanjutkan dengan memastikan pengembangan kerja sama forum G20 dengan negara-negara berkembang seperti di kawasan Pasifik dan Karibia, maupun Afrika.
“Kami telah memberikan catatan khusus terhadap berbagai inisiatif di sini seperti Coalition for Disaster Resilience Infrastructure dan Global Blended Finance Alliance. Serta menyambut baik Global Platform for Disaster Risk Reduction,” ujar mereka.
Mulai poin ke-44 hingga 45 para pemimpin negara-negara G20 mendeklarasikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitasnya sebagai salah satu alat penting untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka pun mendukung kolaborasi riset dan inovasi secara internasional.
“Kami menyadari pentingnya riset dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya berkelanjutan di berbagai sektor, terutama di tengah krisis kesehatan, iklim, pangan, dan energi,” kata mereka.
Poin deklarasi ke-46 mereka khususkan untuk mendukung komitmen kesetaraan gender, hingga pemberdayaan perempuan sebagai salah satu pendukung pembangunan berkelanjutan. Sedangkan poin ke-47 adalah untuk menjaga sektor pariwisata yang selama pandemi Covid-19 paling terdampak, karena di dalamnya banyak sektor pendukung yang sangat tergantung dengan sektor itu seperti UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Sejalan dengan itu, pada poin ke-48 mereka memastikan penghormatan, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya masyarakat yang ada, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat. Mereka mendukung adanya insentif publik dan investasi berkelanjutan dari sektor swasta untuk memperkuat ekonomi budaya
Pada poin ke-49 dan ke-50, para pimpinan negara-negara anggota G20 sepakat untuk memperkuat komitmen terhadap upaya antikorupsi termasuk melalui instrumen yang mengikat secara hukum, sambil memperbarui komitmen untuk tidak menoleransi korupsi. Ini juga berkaitan dengan upaya untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mewujudkan prioritas strategis Financial Action Task Force (FATF) dan FATF Style Regional Bodies (FSRBs) untuk memimpin aksi global dalam menanggapi ancaman ini,” ujar para pimpinan negara G20.
Sedangkan untuk sisa poin terakhir, yaitu poin ke-51 dan 52 lebih kepada komitmen mereka untuk mendukung seluruh kesepakatan yang telah dicapai dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia, baik pada tingkat kelompok kerja yang spesifik hingga pertemuan antar menteri. Sebagaimana telah tercakup dalam “G20 Action for Strong and Inclusive Recovery”.
“Kami menantikan pertemuan lagi di India pada tahun 2023, di Brasil pada tahun 2024 dan di Afrika Selatan pada tahun 2025,” tulis para pemimpin negara forum ini dalam deklarasi G20 Bali.
Sumber: CNBC Indonesia
