DENPASAR, MENITINI.COM – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab memberi apresiasi atas komitmen dan tekad Gubernur Bali Wayan Koster mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan menekan praktik KKN dan memberantas jual-beli jabatan.
“Kita respek pada komitmen dan tekad Pak Gubenur (Wayan Koster) untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dibawah kepemimpinannya. Saya nilai Pak Koster termasuk seorang pemimpin yang berani bicara blak-blakan untuk perbaikan layanan kepada masyarakat,” ujar Umar di Denpasar, Jumat (9/8).
Sebelumnya, Gubernur Koster menargetkan Provinsi Bali harus mampu menuju sebagai kawasan dengan pelayan publik modern yang zero complain. “Saya sudah gariskan kepada jajaran di Pemprov Bali untuk memperbaiki pelayanan menuju zero complain. Semua (pelayanan publik-red) harus real, penuh tanggung jawab, dan berjalan untuk mengayomi dan melayani masyarakat,” tegas Koster.
Koster mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk standarisasi perizinan agar kabupaten/kota di Bali akan punya standar teknis yang sama. “Jadi ke depannya, jangan beda-beda praktiknya dan jangan dibiarkan terus-menerus seperti itu. Sehingga pelayanan pubik kita di Bali ada standar dengan kualitas yang baik, cepat. Dan yang paling utama, bersih. Jangan ada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sogok ini, sogok itu, kasihan masyarakat kita,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Koster saat membuka Workshop dan Penandatangan Penguatan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Hotel Inna Bali Heritage, Denpasar pada Selasa (30/7) lalu. Acara yang diprakarsai Ombudsman RI Perwakilan Bali ini dihadari Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sekda se-kabupaten/kota di Bali.
Ketua Ombudsman Bali ini mengaku, saat memberi sambutan dalam acara di Hotel Inna Bali Heritage, Denpasar itu, secara terus-terang di hadapan para sekda se-kabupaten/kota di Bali, dia mengharapkan agar semua pihak menghargai marwah jabatan. “Kalau di antara bapak-bapak ada yang kena OTT KPK, kami di Ombudsman juga malu. Pasti ditanya, ngapain aja,” tandas Umar.
Dia mengaku, pada acara Workshop dan Penandatangan Penguatan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Hotel Inna Bali Heritage, Denpasar pada Selasa (30/7) lalu itu, Ombudsman Perwakilan Bali mendapat banyak informasi langsung dari Gubernur Koster, Namun, atas pertimbangan etis, Umar enggan membukanya kepada publik. “Biarlah hal itu menjadi atensi kami saja,” ujar Umar.
Dia mengatakan, sejauh pengamatannya sepanjang kepemimpinan Wayan Koster, belum ditemukan hal-hal yang mengarah pada pelanggaran, terutama yang terkait administratif—yang menjadi ranah Ombudsman. “Karena itu, dengan segala hormat kepada Pak Gubernur, kita berharap agar apa yang menjadi tekadnya ini bisa dijalankan secara konsisten,” kata pria kelahiran Lamakera, Solor, Kabupaten Flotim ini.
Selain itu, dia berharap tekad yang menjadi komitmen individu Wayan Koster, seyogyanya melembaga dan terinternalisasi pada para pejabat OPD dan staf di lingkungan Pemprov Bali. Baik dalam konteks pelayanan publik maupun pemanfaatan anggaran.
“Tolong patuhi arahan Pak Gubernur. Jangan main api. Jangan sampai karena ulah segelintir oknum yang ingin menikmati sesuatu dari jabatannya, pemerintahan Bali menjadi tercoreng,” kata Umar mengingatkan. gre/poll
