DENPASAR, MENIITINI.COM Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas insiden kekerasan dan teror yang terjadi di Papua.
“Peningkatan unsur kekerasan dan teror yang tidak hanya ditujukkan kepada aparat, tapi juga menyasar masyarakat sipil dan merusak fasilitas warga masuk ke tahap brutal sehingga pemerintah menetapkan aksi sekelompok KKB sebagai aksi terorisme,” katanya tegas
Meski begitu, Paulus menilai ada dampak negatif menyusul keputusan labelisasi terorisme kepada KKB di Papua oleh pemerintah.
Dampak negatif yang pertama, kata Paulus, sentimen negatif terhadap pemerintah pusat dan pendatang semakin menguat.
Termasuk dengan berbagai agenda penting pemerintah di Papua. “Ada sentimen negatif yang muncul, yang pertama menguatnya sentimen terhadap pemerintah pusat/Jakarta dan pendatang juga menguatnya penolakan RUU Otsus Papua dan agenda nasional penting lainnya di Papua,” tambah dia dalam kesempatan yang sama.
Menurut Paulus, labelisasi teroris juga dikhawatirkan menjadi stigma umum bagi orang asli Papua (OAP).
Termasuk kekhawatirkan adanya kelompok yang memanfaatkan isu ini sebagai propaganda.
“Stigma teroris dikhawatirkan menjadi stigma umum bagi OAP dan digiring oleh kelompok pegiat HAM, state actor, semakin gencar melakukan propaganda di level internasional yang menyudutkan pemerintah Indonesia,” ungkap dia.
Paulus menuturkan labelisasi ini juga dikhawatirkan dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyudutkan pemerintah.
“Usaha usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah berupa dialog, pembangunan, merangkul pihak pro M dan lain-lain seolah tidak pernah ada dan tidak pernah disuarakan,” ujarnya
Kesembilan kelompok teroris yang masih aktif adalah:
Wilayah Intan Jaya
Wilayah Puncak
Wilayah Mimika dan Nduga
Kapolda Papua Terima Tantangan KKB
Selain itu KKB menyatakan telah menyiapkan lokasi perang dengan TNI-Polri.
Dilansir dari Kompas.com, tantangan perang ini berasal dari Lekagak Telenggen, pemimpin KKB yang bermarkas di Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua.
KKB menunjuk wilayah Muara Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, sebagai lokasi perang dengan TNI-Polri.
Merespons tantangan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyatakan, TNI dan Polri lebih mengedepankan cara persuasif dalam menangani KKB.
Hal ini dipastikan seusai arahan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat berkunjung ke Jayapura.
Panglima TNI dan Kapolri telah melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh masyarakat dan adat, serta sejumlah kepala daerah di wilayah pegunungan tengah Papua, Kamis (27/5/2021).
“Kita kan masih mau berkomunikasi dengan dia, kalau dia turun, saya dengan Bapak Pangdam akan jemput dan perlakukan dia sebagaimana warga negara lainnya,” ujar Fakhiri di Jayapura, Kamis.
Selama ini, kata Fakhiri, aparat keamanan belum pernah menjalin komunikasi dengan pimpinan KKB.Upaya itu, kata dia, akan coba dirintis dalam beberapa waktu terakhir.
Fakhiri ingin penyelesaian masalah dengan KKB tak menyisakan dendam.
“Kita berharap ada hal saling menguntungkan. Selama ini kan belum dicoba, saya berharap semua masyarakat yang mencintai tanah Papua ini damai mari satu hati,” kata dia.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom menyatakan, sampai saat ini Lekagak Telenggen dan kelompoknya belum keluar dari Kabupaten Puncak.
“Ingat, bahwa lapangan perang militer TPNPB-OPM sudah ditempatkan di muara Kabupaten Puncak, itu pun sampai detik ini pasukan TNI-Polri belum masuk area perang,” ujar Seby melalui keterangan tertulis.poll
