DENPASAR, MENITINI.COM Anggota DPRD Bali, Ketut Suwandhi juga angkat bicara terkait dugaan rumah sakit ‘nakal’ yang meng-covid-kan pasien untuk meraup keuntungan dari uang pemerintah.
Bahkan parahnya menurut Suwandi, pasien yang meninggal dunia juga di-covid-kan. Pihaknya berharap, aparat keamanan menyelidiki informasi atau isu isu yang berkembang di masyarakat di masa pandemi ini. “Jika ada rumah sakit seperti itu, maka tindakan berupa sanksi sesuai kesalahannya. Beri sanksi sesuai bobot kesalahan. Kalau memang fatal, ya izinnya dicabut,” tegasnya seraya mengatakan, ada keluarga yang complin tentang pasien yang sakit, namun pada akhirnya datang ke rumah sakit, ujung-ujungnya dibilang terpapar Covid-19.
Hal berbeda ditegaskan anggota DPRD Bali Dapil Tabanan, I Made Sapartha. Kata dia, vaksin jangan sampai dimanipulasi. Karena ini masalah kemanusian. “Terutama para pejabat-pejabat. Di mana posisinya? Apakah betul-betul untuk kepentingan masyarakat dalam masa pandemi ini? Atau manipulasi, bisnis dan sebagainya? Jadi kami di DPRD, terutama vaksin ini diberikan kebijakan. Jangan didramatisir lagi,” tuturnya.
Terkait dugaan rumah sakit ‘nakal’, Anggota Komisi I ini berharap jika terbukti diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku, sehingga ada efek jera.
Untuk itu, aparat penegak hukum turun lakukan penyelidikan dugaan manipulasi pasien. “Jadi jangan dimanipulasi, aparat penegak hukum turun, dan memberikan sanksi sebagai efek jera,” tandasnya.
Sedangkan Anggota DPRD Bali Dapil Buleleng Dr. Somvir menambahkan, mestinya vaksinasi tidak hanya dilakukan pihak pemerintah saja. Akan tetapi lebih dipermudah untuk didapatkan. “Berikan juga kesempatan kepada swasta. Atau perbanyak posko untuk penerimaan vaksin. Kalau swasta diberi kesempatan melayani vaksin, jangan kenakan biaya, gratis seperti pemerintah,”ujarnya
Sebelumnya Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan banyak isu yang berkembang di masyarakat, rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal dicovidkan agar mendapat anggaran pemerintah. Moeldoko menilai harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan masyarakat segera tertangani.
“Jadi semua perlu didefinisikan semua kematian. Agar jangan sampai ini menguntungkan pihak pihak tertentu dari definisi itu,” kata Moeldoko usai Rakor penanganan Covid-19di Pemprov Jateng (1/10/2020) silam.
Sebab, lanjutnya, sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena Covid. “Ini sudah terjadi di semua wilayah . Ada orang diperkirakan covid. Padahal tesnya belum keluar.Setelah hasilnya keluar ternyata negatif. Ini kan kasihan. Contoh contoh agar kita harus segera perbaiki,”kata Moeldoko poll
