Seperti diketahui, rapat koordinasi membahas kegiatan eksisting dan rencana masing-masing BUMN dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rantai pasok dingin Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN).
Rapat koordinasi ini merupakan respon cepat setelah ditetapkannya Ambon New Port sebagai Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Permenko Perekonomian Nomor 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Dalam kesempatan itu, Febry yang merupakan putera asli Maluku ini mengatakan, selain soal pembangunan fisik, pengembangan rantai pasok dingin juga menjadi fokus perhatian Kantor Staf Presiden. “Sebab rantai pasok dingin merupakan roh M-LIN,” ujarnya.
Febry juga memaparkan, proyek pembangunan M-LIN atau Maluku Lumbung Ikan Nasional dilakukan secara bertahap. Pada 2022, terdapat tiga pekerjaan yang harus dituntaskan, yakni pendataan, sinkronisasi, dan rumusan kebijakan.
Selanjutnya di 2023, ungkap dia, akan dilakukan gap analisis kebutuhan yang ada, sehingga skema business to business sudah dapat dijalankan dengan baik pada 2024.
“Pemerintah sudah menyediakan kajian ilmiahnya, BUMN tinggal masuk sesuai dengan core bisnis masing-masing sehingga diharapkan tahun 2024 bisnis sudah berjalan,” ucapnya.
Sebagai informasi, Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) di provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan proyek prioritas strategis dengan anggaran Rp 3,286 triliun pada 2021.
Proyek M-LIN dimaksudkan untuk mengintegrasikan antar-kawasan ekonomi dengan penekanan pada ekspor sumberdaya perikanan, dan menjadi penguat potensi perikanan di Indonesia Timur, yang saat ini sudah menyediakan 37,2 persen dari total potensi perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) nasional. (M-009)
