DENPASAR, MENITINI.COM– Di saat pariwisata lesu, masyarakat cenderung berbondong-bondong menggeluti sektor UMKM. Kini pelaku UMKM mulai bergeser kembali ke sektor informal (pekerja pariwisata).
Sayangnya, belum ada data valid dari pergeseran tidak diketahui pasti oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (DiskopUKMP), sebab mereka tidak pernah melapor hal itu.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskop UKM) Kabupaten Badung, Made Widiana menerangkan, pada saat puncak masa pandemi Covid-19 kemarin, jumlah UMKM di Badung meningkat signifikan dari 19.243 tahun 2019 menjadi 40.989 di tahun 2022. Kini jumlah tersebut diperkirakan menurun, seiring dengan kondisi pariwisata Bali yang berangsur membaik.
Mereka yang dulu menjadi penekun sektor UMKM, kini perlahan mulai kembali ke sektor informal menjadi pekerja pariwisata. “Saya lihat dan amati di lapangan, jumlah pelaku UMKM kita di Badung memang mulai menurun setelah operasional hotel buka, mereka kembali bekerja karena dipanggil perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi sektor UMKM ini memang mulai ditinggalkan, karena mereka kembali bekerja ditempat semula,” katanya belum lama ini.
Pihaknya tidak memungkiri pada puncak masa pandemi Covid-19, masyarakat banyak menekuni sektor UMKM untuk bertahan hidup dan makan. Sehingga mereka cenderung berjualan apa adanya, sesuai skill yang dimiliki dan kemampuan keuangannya.
Baik itu dengan skema berjualan online atau berjualan dengan menggunakan mobil. Sayangnya kelangsungan perkembangan usaha itu tidak dilaporkan secara berkala oleh pelaku UMKM tersebut. Sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk mendapatkan data base update pelaku UMKM yang masih aktif di lapangan di masa pemulihan ini.
Berkaca dari kuatnya sektor UMKM menjadi penopang sendi perekonomian di tengah isu kesehatan, pihaknya berharap masyarakat dapat semakin serius menekuni sektor tersebut. Kedepan pihaknya juga akan kembali melakukan pendataan UMKM yang masih aktif, dalam rangka optimalisasi program.
Mereka nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan berupa free ongkos kirim (ongkir), apabila para pelaku UMKM yang bersedia masuk ke dalam platform digital yang telah disiapkan untuk membantu pemasaran produk pada UMKM tersebut. “Ini akan kita usulkan kepada Bapak Bupati agar sekiranya pelaku UMKM kita dapat diberikan bantuan berupa free ongkos kirim melalui dana APBD,” ujarnya.
Dengan adanya bantuan itu, pihaknya yakin para pelaku UMKM akan semakin aktif melapor diri kepada Diskop UKMP. Dengan demikian, maka data base pihaknya akan menjadi terupdate dan valid.
“Sebab era digitalisasi saat ini membuat pangsa pasar semakin terbuka lebar, namun dengan tetap memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Upaya itu juga sekaligus akan mendorong UMKM di Badung naik kelas, karena produk yang dibantu nanti adalah mereka yang mampu konsisten dan berdaya saing,”tandasnya (M-003)
