BADUNG,MENITINI.COM- Isu kelangkaan gas LPG 3 kg yang sempat membuat keresahan di masyarakat, termasuk di Kabupaten Badung, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Badung. Permasalahan ini dinilai penting karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan dan operator distribusi.
“Pemerintah melihat ini sebagai isu krusial yang harus segera dibicarakan dan didiskusikan,” ujar Wakil Bupati Ketut Suiasa saat memimpin rapat koordinasi terkait kelangkaan LPG 3 kg di Ruang Rapat Kerta Gosana, Puspem Badung, Selasa (11/2/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri Kabag SDA Made Adi Adnyana, Kepala Sales Area Manager PT Pertamina Ferry Pasalini, Ketua Hiswana Migas Provinsi Bali Dewa Ananta, anggota Tim Monev Usaha Jasa Minyak dan Gas Kabupaten Badung, serta para agen dan sub-agen LPG 3 kg di Badung.
Wabup Suiasa menegaskan bahwa LPG 3 kg saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, bukan lagi kebutuhan sekunder. Kekurangan pasokan dapat berdampak langsung pada roda perekonomian dan bahkan memicu inflasi di Badung.
“Badung baru saja kurang dari satu tahun ditetapkan sebagai kabupaten mandiri dalam penghitungan inflasi. Jika kelangkaan LPG 3 kg tidak segera ditangani, ini akan menjadi tantangan besar dalam pengendalian inflasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa Badung sebagai daerah konsumtif masih memiliki keterbatasan dalam sektor pertanian, sehingga belum mampu mencapai kedaulatan pangan. “Jika ditambah dengan permasalahan distribusi LPG 3 kg, ini akan semakin memperburuk situasi pengendalian inflasi,” lanjutnya. Oleh karena itu, ia meminta agar ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg untuk masyarakat penerima manfaat dapat dijaga dengan lancar.
Sebagai langkah pengendalian, Wabup Suiasa mengusulkan penerapan sistem digitalisasi, seperti barcode pada Pertalite, untuk memastikan LPG bersubsidi hanya digunakan oleh mereka yang berhak.
“Saya sudah hampir dua minggu berkeliling ke kecamatan untuk mensosialisasikan dan menyelaraskan kebijakan pusat, daerah, dan desa, termasuk mengevaluasi kelangkaan LPG 3 kg. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang tidak berhak namun tetap menggunakan LPG 3 kg,” ujarnya. “Kita harus introspeksi, jangan hanya menyalahkan Pertamina, pemerintah, atau masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama.”
Acara ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan agen distribusi guna memastikan ketersediaan LPG 3 kg tetap stabil di Kabupaten Badung.
- Editor: Daton
