BADUNG,MENITINI.COM-Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung, mengeluhkan ketatnya persaingan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Permasalahan tersebut, menjadikan sekolah swasta selalu kekurangan murid setiap tahunnya. Hal tersebut terungkap saat pengurus BMPS mendatangi DPRD Badung, Jumat (14/4/2023).
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, kedatangan pengurus BMPS Kabupaten Badung ingin berkonsultasi dengan Dewan.
Sekolah swasta juga mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab sekolah swasta juga merupakan pionir mendorong pendidikan untuk meningkatkan SDM di Badung. Selain itu, kualitas pendidikan di sekolah swasta juga berani bersaing dengan sekolah negeri. Namun, karena sekolah di negeri dipandang gratis, sehingga sulit bagi sekolah swasta untuk mendapatkan calon peserta didik sesuai dengan target.
“Jadi BMPS Kabupaten Badung menyampaikan beberapa pokok permasalahan yang selalu dialami tiap tahunnya. Ini masalah klasik, setiap tahun mereka tidak mendapatkan murid yang optimal dan banyak yang lari ke negeri. Karena itu, mereka menyampaikan supaya sekolah swasta juga menjadi perhatian dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Parwata, pada prinsipnya pemerintah berkeadilan dalam memberikan bantuan kepada sekolah negeri dan swasta. Parwata pun mendorong kepada pemerintah dalam hal ini Bupati beserta jajarannya agar bisa memperhatikan dari sisi operasional, sarana dan prasarana sekolah swasta sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari sisi regulasi, kata Parwata, diperlukan suatu data yang mendukung, seperti kluster sekolah swasta antara lain kluster atas, menengah, dan bawah/rendah. Kluster meliputi kluster guru, siswa, hingga sarana prasarana. Sebab tanpa data, pihaknya tidak bisa membuat regulasi.
Fungsi data kluster ini, imbuhnya, supaya gampang difasilitasi dan tepat untuk diberikan bantuan. Politisi PDIP asal Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara ini mengaku akan segera membuatkan surat resmi kepada Pemkab Badung, sehingga Dinas Pendidikan bisa segera mengkluster sekolah swasta yang ada di Badung. “Jangan sampai nanti kluster yang besar atau sekolah swasta yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi, ikut berpura-pura biar bisa mendapatkan bantuan. Ini gak fair. Kami nanti akan minta Dinas Pendidikan, untuk mengkluster,” katanya.
Parwata menyebut, jika data kluster sekolah swasta ini rampung dalam waktu yang cepat, data tersebut akan menjadi acuan dalam membentuk regulasi, sehingga bisa mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas. “Saya harapkan pengklusteran sekolah swasta bisa diselesaikan dalam bulan ini oleh Dinas Pendidikan dan kita akan coba melakukan penyelarasan di APBD 2024,” pungkasnya. (M-003)
- Editor: Daton
