AMBON, MENITINI.COM-Meskipun ada indikasi dugaan puluhan miliar ludes yang diperuntukkan untuk merehabilitasi gedung Mess Maluku, namun pekerjaan gedung tersebut masih terkatung-katung alias tidak jelas. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku perlu klarifikasi pos anggaran jumbo yang menembus angka kurang lebih Rp21.000.000.000,- dimaksud. Anggaran super wah itu diproyeksikan bagi rehab Mess Maluku yang tak difungsikan kurang lebih 4 tahun itu.
Penegasan ini disampaikan, Direktur Eksekutif Maluku Demokrasi Bersih (MDB), Dr. Piter Letelay, S.H, M.H pada media Menitini, Kamis (6/7/2023) di Ambon.
Ini sesuatu yang perlu kita pertanyakan, agar azet daerah kita itu mendapat perhatian, kata Letelay.
Menurutnya, Gubernur Maluku bersama jajarannya harus dimintai pertanggungjawaban proyek yang melahab puluhan miliar dimaksud.” Puluhan miliar amblas, tapi proyeknya sampai detik ini semakin tidak jelas, bebernya.
Kata Letelay, DPRD Provinsi Maluku yang merupakan penyambung lidah rakyat juga perlu disorot.” Masa proyek tidak jelas keberuntungannya, tapi dialokasi anggaran 3 tahun berturut-turut, “kesal peneliti ini. Yang benar saja, sindirnya.
Ditambahkannya, DPRD terkait komisi yang membidanginya terlalu lemah kontrolnya. Untuk itu, masing-masing diminta memainkan fungsinya untuk menindaklanjuti rehabilitasi gedung Mess Maluku dimaksud.” Ini peran apalagi yang digunakan untuk membius rakyat yang mereka wakili dan mereka pimpin.
Lebih lanjut Letelay katakan, jangan lemah dalam pengawasan, agar niat baik untuk merehab gedung Mess Maluku di jalan Kebun Kacang Jakarta itu secepatnya dituntaskan, beber putra Yotowawa ini.
“Coba teman-teman pers tanyakan hal ini kepada Gubernur Maluku bersama Biro Ekonomi Pembangunan soal tanggungjawab tersebut. Ini sesuatu hal yang perlu ditindaklanjuti, kata Letelay.
Menurut Letelay, Mess Maluku di Jakarta itu sudah tidak difungsikan 4 tahun belakangan ini. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi, padahal itu azet daerah Pemda Maluku.
Lebih parah lagi, beberapa tahun belakangan ini, LPJ Gubernur Maluku terus – menerus diterimah para wakil rakyat. Ini hal yang tidak lazim, cetus peneliti ini. “Ya teman-teman minta tolong mereka proaktiflah, masa kita yang harus kritisi,” demikian tutup Letelay. (M-009).
