JAKARTA,MENITINI.COM-Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana menyatakan tidak ada pemanggilan terhadap Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan. Pernyataan tersebut menanggapi adanya pertanyaan dari media terkait dengan perkara yang sedang ditangani, yakni dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan importasi gula di kementerian perdagangan tahun 2015-2023.
“Sehubungan dengan penanganan perkara yang sedang ditangani Tim Penyidik Kejaksaan Agung yakni dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan importasi gula di kementerian perdagangan tahun 2015-2023, melalui siaran pers ini kami sampaikan mengenai pertanyaan berbagai media tentang kemungkinan dipanggilnya Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan sebagai saksi dalam perkara tersebut,” ujar Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/10/2023).
Lebih lanjut Kapuspenkum mengatakan, perkara yang sedang ditangani tersebut tidak ada kaitannya dengan kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dilantik pada bulan Juni 2022 lalu. Justru katanya menteri perdagangan saat ini memberikan kesempatan untuk membuka kasus ini secara objektif dan transparan. Selain itu, ia juga memberikan akses kepada Tim Penyidik untuk melakukan penggeledahan dalam rangka mengumpulkan alat bukti pada Selasa 03 Oktober 2023.
“Oleh karena tidak adanya hubungan dengan penanganan perkara tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak akan dilakukan pemanggilan sebagai saksi dalam perkara dimaksud,” tegasnya.
“Dan untuk diketahui, perkara ini adalah kebijakan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dilakukan secara melawan hukum dan berpotensi menyebabkan kerugian negara dan perekonomian negara,” pungkasnya. (M-011)
- Editor: Daton
Berita Terkait
- Jasad Wanita Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Diduga Kepala Korban Dipukul Pakai Tabung Gas
- Polri Deteksi Transaksi Jual Beli Ginjal Terjadi di RS Luar Negeri
- Sidang Perkara Narkotika di PN Singarja, Para Terdakwa Dituntut Hukuman Mati dan Seumur Hidup
- JAM-Pidum: Jaksa dan Pimpinan Harus Bisa Menjelaskan dengan Baik, Santun dan Humanis